SYAM-OK
17 Courses
2023 Ganjil - ILMU NEGARA
Matakuliah ini membahas dan mengkaji secara mendasar dan komprehensif materi ilmu negara sebagai disiplin ilmu, teori, sifat hakikat negara, unsur-unsur negara, teori-teori legitimasi terhadap negara, awal dan akhir negara, tujuan dan fungsi negara, tipe-tipe negara, kedaulatan negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, lembaga Perwakilan, konstitusi, teori hubungan negara dengan hukum, teori hubungan antarnegara.
2023 Ganjil - HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Hukum dan kebijakan publik mengantar mahasiswa memahami berbagai tindakan pemerintahan, baik tindakan hukum (rechtshandeling), maupun fetelijke handeling), sebagai bagian dari tugas (taaks), dan fungsi (functie) pemerintah (bestuuren). Materi juga mengantar mahasiswa memahami bentuk perencanaan (plaan), pembentukan peraturan perundang-undangan (wet geving), peraturan kebijakan (beleid regels), dan rangkaian penutup norma tindkan pemerintahan yaitu keputusan (beschikking van de administratie. Kerangka tindakan hukum pemerintah akan terkait dengan yuridikitas, legalitas, dan legitimasi, sehingga menjadi dasar hukum apabila pemerintah dalam desain kebijakannya berada di luar frame yuridis, dan legitimasi, maka warga negara berdasarkan ketentuan hukum positif diberikan hak untuk mengontrol tindakan pemerintahan tersebut, baik dalam bentuk advokasi, maupun dalam bentuk ajudikasi. Secara prinsipil, pokok pelaksanaan tugas dan fungsi melalui desain kebijakan hukum diarahkan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah (bestuurszorg) dalam menciptakan kesejahteraan (welvaar), dan kemakmuran
2023 Ganjil - PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pengantar hukum Indonesia (PHI) mengantar mahasiswa memahami bangunan hukum atau sistem hukum yang berlaku (hukum positif) di Indonesia, sebagai sebuah sistem hukum, maka desain yang dibangun adalah keseluruhan bidang-bidang hukum yang berlaku valid (sah, memiliki keabsahan) yang berlaku (ius constitutum) di Indonesia, termasuk yang dicitakan (ius constituendum, politik hukum), yaitu hukum administrasi negara (HAN), hukum tata negara (HTN), hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum perdata internasional, dan bidang-bidang hukum yang lainnya sebagai lex specialis. Penataan hukum (rechts order) yang diarahkan sebagai bagian dari instrumen ketertiban (order), dan keamanan (rush) bagi cita hukum keadilan (rechtsvaaldigheid), kepastian hukum (rechtszekerheid), dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid) bagi masyarakat sejahtera (welvaar), negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat), yang dibangun diatas pilar Hak asasi manusia (ground rechten), peradilan administrasi negara (adminsitratieve rechtspraak), tindakan pemerintahan berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (wet en rechtsmatigheid van bestuurs), dan pembagian kekuasaan (machten scheiding).
SYAM-OK