SYAM-OK
12 Courses
20221-HUKUM KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian konstitusi
dan konstitusionalisme, undang-undang dasar negara, peraturan organik pelaksanaan
undang-undnag dasar, kelembagaan negara yang berwenang, prosedur dan mekanisme
perubahannya, termasuk partisipasi masyarakat, dan politik hukum tentang arah
dan bentuk sistem hukum yang dibuat, dirancang, diberlakukan, dan cara
pengujiannya
20221-METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM
Metodologi penelitian hukum (MPH) merupakan pencarian kebenaran ilmiah di dalam ilmu hukum, terbagi atas penelitian hukum normatif, dan empirik. Peneltian hukum empirik terbagi atas penelitian dalam sociological jurisprudence, dan sociological of law. Penelitan hukum empirik menggunakan data primer, baik data primer, sekunder, dan tersier, sedangkan dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
20221-HUKUM PAJAK
Hukum pajak dalam arti luas adalah berkenaan dengan pajak, dalam arti sempit berkenaan dengan seprangkat kaidah hokum yang tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak. Hukum pajak berkanaan dengan Wajib pajak (subyek pajak), Kewajiban wajib pajak, Hak-hak pemerintah,, Obyek yang dikenakan pajak, Cara penagihan, dan Cara pengajuan keberatan. Hukum pajak erat kaitannya dengan Wajib pajak (subyek pajak, Obyek yang dikenakan pajak (obyek pajak),. Kewajiban wajib pajak kepada pemerintah, Timbul-hapusnya utang pajak, Cara penaguhan pajak, Cara mengajukan keberatan, dan Banding pada peradilan pajak. Berada dalam wilayah hukum publik yang berdiri sendiri berdampingan dengan HTN, HAN, hukum pidana, dengan dasar pemisahannya dari HAN adalah dari segi sumber hukumnya, obyek kajiannya, subyek hukumnya, penyelesaian sengketanya, dan hukum acara yang digunakan, walaupun tetap mengandung unsure-unsur HTN, HAN, dan hukum internasional.
20221-HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan Publik merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organ/jabatan di dalam pemerintahan. Pemerintah selaku organisasi kekuasaan (Gezag organisatie) berperan penting dalam desain kebijakan dalam rangka melayani kepentingan umum atau publik. Rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan yang dibuat sebagai realisasi bagi rencana kerja menengah dan panjang pemerintah selain sebagai perwujudan visi dan misi calon kepala pemerintahan yang terpilih dalam pemilihan umum. Rencana (plaan) dilaksanakan berdasarkan pada dasar legalitas pemerintah dalam bertindak, oleh karena pada asasnya segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (wet en rechtmatigheid van bestuur). Walaupun demikian, legalitas hukum tindakan pemerintahan belum cukup untuk menjadi dasar pemerintah dalam melayani kepentingan publik, maka diperlukan kebijakan-kebijakan diluar dasar legalitas tersebut, melalui keweanngan bebas (freies ermessen) dalam wujudnya berupa beleid regels (peraturan kebijakan), dan sebagai rangkaian norma penutup dari tindakan pemerintahan yaitu beschikking van de adminsitratie).
20221-SOSIOLOGI HUKUM
Kajian sosiologi hukum terkait dengan kenapa manusia taat dan patuh kepada hukum, dan mengapa manusia tidak mematuhi dan menaati hukum tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan kepada hukum. Sosiologi hukum merupakan percabangan dari ilmu sosiologi, dikembangkan dan didesaian secara keilmuan untuk menjelaskan dan menganilisis hubungan timbal balik pola perilaku dan hukum. Faktor penting dalam sosiologi hukum adalah bidang hukum kaitannya dengan perkembangan pengertian sosiologi atas gejala sosial yang ada, dan Riset sosiologi hukum dan permasalahannya sebagai landasan berpijak bagi ahli hukum dan sosiologi memahami sifat dan hakikat hukum dalam frame kemasyarakatan
SYAM-OK